BPK Temukan Rp1,18 Triliun BPUM Bermasalah, Begini Penjelasan Pejabat Kemenkop dan UKM

Kamis, 24 Juni 2021 10:04 WIB

Share
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim. /Dok. kemenkopukm.go.id

INFO BUMN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap temuan sejumlah permasalahan dalam penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). 

Temuan itu didapat BPK dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2020.

Berdasarkan temuan BPK, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bermasalah mencapai Rp1,18 triliun.

Kementerian Koperasi dan UKM berupaya menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

“Proses pembersihan data penerima BPUM dilakukan secara berjenjang dan berulang sejak dari Dinas Kabupaten/Kota hingga di Kementerian Koperasi dan UKM."

"Apabila ada temuan data terbaru mengenai penerima BPUM segera ditindaklanjuti,” kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim, di Jakarta, Rabu, Rabu, 23 Juni 2021.

Dia menanggapi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2020 terkait pelaksanaan BPUM yang diberitakan dalam beberapa media.

BPUM merupakan upaya pemerintah untuk mendukung usaha mikro agar dapat bertahan dan terus melanjutkan usaha di tengah pandemi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan rangkaian verifikasi pendataan penerima program BPUM secara berjenjang agar penerima dapat tepat sasaran.

Arif Rahman mengatakan adanya informasi penerima BPUM tidak sesuai kriteria kemungkinan bersumber dari Laporan Awal Hasil Pemeriksaan BPK atas penyaluran BPUM sekitar Desember 2020.

Halaman
1 2 3
Reporter: Admin Info Bumn
Editor: Admin Info Bumn
Sumber: -
Berita Terkait
Berita Terkini
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Berita Terpopuler