Perlakuan Khusus untuk Pelaku Korupsi Tidak Patut, KPK Tanggapi Soal Bebas Bersyarat

Kamis, 8 September 2022 13:30 WIB

Share
Perlakuan Khusus untuk Pelaku Korupsi Tidak Patut, KPK Tanggapi Soal Bebas Bersyarat
Pembebasan Bersyarat Napi Tipikor Sesuai Amanat UU. (Dok. Humas Dirjen Pas)

INFO BUMN - KPK menanggapi Program Bebas Bersayarat puluhan narapidana tipikor yang diberikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkum HAM.

KPK menyayangkan, karena tidak sepatutnya ada perlakuan khusus terhadap para pelaku korupsi. 

"Dalam rangkaian penegakan hukum ini, sepatutnya tidak ada perlakuan-perlakuan khusus."

"Ini justru akan mencederai semangat penegakan hukum tindak pidana korupsi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu 7 September 2022.

Ali mengatakan, pembinaan para pelaku korupsi pascaputusan pengadilan menjadi kewenangan dan kebijakan dari Kemenkum HAM.

"Korupsi di Indonesia yang telah diklasifikasikan sebagai extraordinary crime, sepatutnya juga ditangani dengan cara-cara yang ekstra," kata Ali.

Termasuk, kata dia, pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai bagian tak terpisahkan.

"Dari penegakan hukum itu sendiri," ujar Ali.

Sebab, kata dia, penegakan hukum juga dimaksudkan memberikan efek jera bagi para pelakunya.

"Agar tidak kembali melakukannya pada masa mendatang, sekaligus pembelajaran bagi publik tidak melakukan tindak pidana serupa," kata Ali.

Halaman
Reporter: Admin Info Bumn
Editor: Admin Info Bumn
Sumber: -
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar